APJII dan ccTLD

Budi Rahardjo, hostmaster ccTLD .id Rabu kemarin mengumumkan perubahan sistem registrasi domain .id. Selama bertahun-tahun Mr. GBT menerima pelimpahan pengelolaan domain .id sejak tahun 1995 dari Rahmat M. Samik-Ibrahim aka RMS46 alias Pak Ibam. Menyusul kemudian Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dibentuk.

Domain .id secara sukarela diatur, bahkan sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun dan mengoperasikan DNS authoritative .id dilakukan seadanya, minta sana-sini untuk server dan numpang sana-sini untuk hostingnya, termasuk pernah dihost di Australia.

PJI atau ISP pun semakin tumbuh berkembang dan sepertinya kurang terjadi kemitraan antara APJII yang beranggotakan PJI/ISP dengan IDNIC yang mengelola domain .id. Hingga selama bertahun-tahun IDNIC memberikan kuasa kepada APJII untuk operasional pembayaran domain yang masih sekali bayar saja.

APJII mengalami perkembangan signifikan ketika IIX dibangun (IIX 1 di Gedung Telkom Gatot Subroto, Jakarta) dan semakin besar ketika ada dukungan pihak ketiga berupa data center, yaitu IDC di gedung Elektrindo menjadi IIX 2 yang kini telah berubah nama menjadi gedung Cyber, di Kuningan Barat, tak jauh dari IIX 1. Kini IIX 1 digusur oleh Telkom dan sudah dibangun peer baru IIX 3, serta IIX remote di luar kota Jakarta perlahan-lahan sedang dikembangkan.

IDNIC tetap dengan polanya, mengatur dan membuat regulasi domain .id atas masukan komunitas yang berkumpul di mailing-list IDNIC, serta karena keterbatasan sistem pembayaran domain masih tetap diberlakukan pembayaran satu kali hingga ada kesepakatan kelak.

Minggu lalu IDNIC mengumumkan sistem barunya, yaitu akan memberikan kuasa pendaftaran kepada 5 registrar yang akan dipilih kemudian setelah penerimaan proposal menjadi registrar, dengan kemungkinan APJII tetap menjadi registrar.

Salah satu kondisi yang mengkhawatirkan adalah IDNIC kekurangan dana untuk kebutuhan di forum internasional mengenai sistem domain ccTLD, sedangkan dana dari pembayaran domain terbagi dua untuk APJII dan IDNIC.

Sejak semakin berkembangnya IIX, APJII menerima tugas dan kuasa dari APNIC yang semakin banyak. Di sisi lain sumber daya yang didapat APJII juga cukup banyak didapat seperti dari iuran bulanan anggota dan biaya alokasi IP address tahunan, sedangkan IDNIC hanya mendapat sumber daya dari pembayaran domain yang sebagian sudah dialokasikan oleh APJII.

Banyak komentar dari teman-teman bahwa saya termasuk kroni IDNIC, hal ini sering terjadi ketika diskusi tentang keluhan dan suara sumbang pendaftar domain .id, saya sendiri tak pernah komplen ke IDNIC karena dari sekian banyak domain .id (co.id, go.id dan or.id) yang saya daftarkan tidak pernah terjadi masalah.

Kini sepertinya saya berada dalam dilema, di satu sisi saya setuju IDNIC melepas registrar ke publik di luar IDNIC dan APJII sendiri, namun di sisi lain saya adalah karyawan (karyawan sucks!) sebuah PJI anggota APJII. Kemana saya harus berpihak? Saya setuju ccTLD .id dikelola secara demokrat seperti sekarang ini, namun berbenturan pula jika APJII tidak menjadi registrar maka kepengurusan APJII kehilangan sumber pemasukan, yang bisa juga berakibat kinerja kepengurusan APJII menurun atau iuran anggota APJII menjadi lebih besar, padahal perusahaan tempat saya bekerja hanyalah PJI kelas teri.

Kini pengurus ccTLD .id dilarang menggunakan nama IDNIC, satu minggu setelah Mr. GBT mengumumkan dibukanya pendaftaran registrar. Berikut informasi dari blog Budi Rahardjo:

Rekan-rekan, kami di pengelola domain .ID baru saja mendapat surat dari APJII yang isinya adalah pelarangan untuk menggunakan nama “IDNIC” untuk segala bentuk apa pun. Kami menganggap surat ini tidak bersahabat. Untuk itu kami mengambil beberapa keputusan.

1. Kami akan menggunakan nama ccTLD-ID sebagai nama resmi kami.

2. Sejak hari ini, 16 Maret 2005, kami berhenti menggunakan APJII sebagai billing kami. Untuk itu para pendaftar domain JANGAN mengirimkan pembayaran kepada pihak lain selain pihak kami. Tagihan yang dikeluarkan semenjak tanggal ini adalah bukan tagihan dari pendaftaran dan pengelolaan nama domain yang kami kelola. Kami akan melakukan pengelolaan billing sendiri. Semoga layanan billing kami menjadi lebih baik.

3. APJII kami coret dalam daftar calon registrar kami. Dengan demikian ada 5 (lima) tempat calon registrar.

Demikian informasi dari kami. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang akan terjadi selama transisi sebelum kami mendapatkan partner registrar. Mudah-mudahan keberadaan registrars dapat terlaksana dengan segera.

Budi Rahardjo
ccTLD-ID

Dari kemungkinan APJII masih menjadi registrar, kini APJII telah kehilangan sebagian sumber pemasukan, dan 5 registrar sekarang terbuka untuk umum, selain APJII.

ccTLD dan APJII sebagai anggota APNIC merupakan dua jantungnya internet Indonesia. Internet berjalan secara hirarkis dalam DNS, dalam hal ini ccTLD .id bekerja di bawah ROOT SERVER. Jantung kedua adalah IP address serta routing atau local exchange IIX yang bekerja secara terdistribusi dalam ASN (Autonomous System Number), dikelola oleh APJII. Kini kedua jantung tersebut memisahkan diri.

Gajah bertarung melawan gajah, saya akan tetap hidup di tengah-tengah!
Satu dua bulan lagi akan ada Munas APJII dan isu ini mulai diagendakan di forum tersebut.

Update

Nama organisasi berakhiran NIC di negara lain digunakan untuk organisasi yang melayani IP address dan AS Number, dikenal sebagai National Internet Registry (NIR). APJII telah mendaftarkan pula nama IDNIC ke Departemen Kehakiman. Jadi soal nama berkaitan dengan Merek Dagang.

Berikut kutipan dari pihak APJII:

Sehubungan dengan akan digunakannya nama IDNIC sebagai nama layanan Address Space APJII (dalam hal ini sebagai NIR APNIC), maka dengan ini kami informasikan bahwa nama tersebut akan kami gunakan untuk layanan IP Address dan AS Number ke APNIC, untuk itu dimohon supaya pengurus ccTLD-ID untuk tidak lagi menggunakan brand IDNIC tersebut dalam bentuk apapun.

Sebagai informasi, NIR lainnya yang berada dibawah APNIC telah menggunakan akhiran NIC untuk jenis layanan mereka. Seperti diketahui pula nama IDNIC sudah didaftarkan oleh APJII ke Departemen Kehakiman Republik Indonesia (terlampir).

Popularity: 3% [?]

indonesia, internet. Catatan ini ditulis Kamis, 17 Maret 2005 pada pukul 2:16 dalam Tag:digital/internet, nusantara. Anda dapat mengikuti respon semua catatan melalui RSS 2.0 feed. Anda dapat menulis komentar atau menulis trackback di situs anda sendiri.